Mengapa Teori Pembangunan ?
Teori Pembangunan merupakan istilah yang digunakan secara longgar untuk menunjukkan hasil-hasil penelitian dan segala macam pengamatan yang semuanya itu ingin menjelaskan bagaimana sebaiknya pembangunan itu dilaksanakan. TP ini lebih berupa kumpulan asumsi atau hasil analisis yang merupakan sumbangan dari sejumlah disiplin yang tentu tidak tersusun secara rapi. Berasal dari penalaran induktif maupun deduktif atas aplikasi prinsip dan aturan prosedur operasional praktek pembangunan.
Kita asumsikan bahwa kelak mahasiswa akan menjadi elite lokal (syukur2 nasional ato internasional). Sebagai elite, ia memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan publik. Disinilah pentingnya peletakan dasar pengetahuan tentang teori dan penguasaan atas sejumlah isue pembangunan. Apa kekuasaan itu ? Sumberdaya yang memungkinkan seseorang dipatuhi oleh orang lain. Jika penguasa tidak paham teori (pembangunan) maka operasionalisasi kepemimpinannya akan tidak memudahkan yang dipimpin, bisa jadi justru sebaliknya.
Indikator pembangunan
Indikator Pembangunan : Pengurangan Kemiskinan, Distribusi pendapatan (pemerataan) makin baik, berkurangnya pengangguran.
Kemiskinan : sanitasi buruk, kesehatan dan umur rata2 ato harapan hidup buruk, kecukupan makanan dan gizi, Implikasi politik : miskin ekonomi tak punyakekuatan politik. contohkan penghancuran oleh PMA th awal orba.
Pekerjaan : kegiatan yang menyediakan upah agar kepribadiannya berkembang. Terkait kualitas sumberdaya.
Ketimpangan : Ini problem distribusi pendapatan. Ini sangat susah diatasi untuk dihilangkan, maksimal dikurangi karena sejak lahir manusia itu memang berbeda. Tidak bisa kita mengingkari perbedaan itu.
Jika terjadi perbaikan terhadap 3 indikator tersebut maka pastilah pembangunan sedang berproses.
Pembangunan menjadi ideologi di jaman Orba dan dikontraskan dengan Politik.
Di Indonesia, tema sentral pembangunan menjadi primadona wacana nasional ketika Orba berkuasa. Politik menjadi wilayah yang tidak sepenting pembangunan. Pusat orientasi dari praktek pemerintahan di arahkan untuk membangun negara. Asumsinya adalah, kemakmuran ekonomi adalah prioritas bagi kemajuan suatu bangsa. Mengurus negara bukan dengan infrastruktur politik, tetapi dengan perangkat ekonomi. Kekuatan politik diberangus melalui kegiatan ekonomi. NU (Islam) yang sebelumnya memiliki kekuatan politik karena kekuatan ekonominya baik, dimatikan dengan kebijakan PMA (batik Semar di Solo 1970an) dan pengendalian harga pasar input dan output sektor pertanian. Partai politik dikebiri dan negara 'demokrasi' disopiri bukan oleh parpol tapi oleh golongan karyawan.
Pembangunan dan Pertumbuhan
Kata pembangunan memiliki pengertian yang lebih luas daripada pertumbuhan. Pertumbuhan lazimnya dipakai untuk kemajuan yang diukur dari indikator ekonomi, yakni peningkatan pendapatan perkapita. Sedangkan pembangunan meliputi indikator sosial sebagaimana tingkat kesehatan, pendidikan, keberagamaan, budaya, politik dan sejumlah sarana untuk itu.
Kapitalisme vs Sosialisme
Dalam ekonomi dikenal pelakunya adalah rumah tangga. Rumah tangga keluarga dan rumah tangga negara. Dalam pembahasan mengenai sistem ini ekonomi lebih di arahkan untuk dimengerti sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga negara atas barang dan jasa. Sebagai rumah tangga, negara dengan demikian juga merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah bagian dan sub-bagian. Sistem dalam perekonomian negara, secara sangat sederhana memang dapat ditunjukkan dengan menempatkan kapitalisme dan sosialisme pada dua titik yang berlawanan dalam suatu garis lurus. Perlu penegasan di sini, bahwa sekalipun hanya terdapat dua sistem perekonomian yang memiliki karakter sangat kontras dan boleh dikata bahwa keduanya mewakili kutub yang berbeda, tetapi tidak lantas dalam realitas sosial kita tidak mendapatkan jenis sistem lain selain kapitalisme dan sosialisme. Sekalipun di antara dua kutub itu masih terdapat varian sistem perekonomian, tetapi yang penting mendapat penjelasan di sini adalah kapitalisme dan sosialisme.
Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi suatu negara yang sebagian besar kegiatan ekonominya dilaksanakan oleh kaum pemilik kapital. Distribusi pendapatan sangat tergantung kepada bagaimana interaksi kaum pemilik kapital dengan para buruhnya. Semua kegiatan ekonomi berlangsung dengan dominasi produksi pada perusahaan-perusahaan swasta. Peran negara hampir-hampir tidak ada yang dapat mengendalikan kekuasaan kaum pemilik modal. Nilai dan harga atas barang-barang produksi ditentukan oleh pasar dengan persaingan bebas. Dalam sistem ekonomi kapitalis, masyarakat terbelah secara tegas ke dalam kelompok majikan, yakni kelompok yang menguasai faktor produksi, terutama modal, dan kelompok buruh yang hanya mampu menjual jasa tenaganya bagi kepentingan produksi di perusahaan-perusahaan yang dimiliki para majikan.
Sosialisme adalah sistem ekonomi yang sebagian terbesar kegiatan ekonominya dilaksanakan oleh badan-badan milik pemerintah atau masyarakat. Negara, dalam hal ini pemerintah, mengatur semua distribusi barang dan jasa sesuai kebutuhan warga negaranya. Pengaturan ekonomi secara terpusat kepada pemerintah ini meniadakan peluang munculnya jarak sosial yang menganga antara yang kaya dan sebaliknya. Bahkan, soal hak milik pribadi dalam sistem ekonomi ini sangat dikesampingkan.
Pemahaman atas dua isme besar ini diperlukan dalam perkuliahan Teori Pembangunan mengingat diskusi yang berkembang dari frame studi ini selalu akan mengkait sistem perekonomian di negara manapun yang menjadi sasaran kajiannya.